Meski pembangunan gedung DPR tahap I belum dimulai, DPR sudah mengajukan anggaran Rp 7,7 triliun untuk pembangunan tahap II di 2019. Ternyata pemerintahan Presiden Jokowi belum mengizinkan pembangunan itu.
"Karena memang izin prinsipnya belum turun. Uangnya belum bisa kami pakai bila izin prinsipnya belum turun dari Pak Presiden. Beliau mungkin juga punya kajian yang membutuhkan waktu," kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR, Damayanti, kepada detikcom, Jumat (13/4/2018).
Ada dana Rp 601 miliar di APBN 2018 yang diperuntukkan bagi penataan kawasan parlemen tahap I. Namun duit itu belum juga cair hingga kini. Maka pembangunan gedung baru belum bisa dimulai.
"Kalau nanti turun maka yang bisa dikerjakan tinggal berapa bulan, harus lelang harus ini dan itu, tidak bisa langsung pasang bata," kata Damayanti.
Adapun duit Rp 601 miliar di APBN itu sedianya digunakan untuk biaya konsultan pembangunan. Sampai sekarang, itu juga belum direalisasikan. Rencananya, pembangunan fisik dimulai pada 2019.
Apalagi, Presiden Jokowi juga melanjutkan kebijakan moratorium pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dan pembelian lahan. Maka pembangunan gedung baru DPR juga belum bisa disegerakan.
"Kalau tidak bisa realisasi, paling kita kembalikan (duitnya) ke negara, kita ajukan lagi atau bagaimana, kita tunggu saja," kata Damayanti. [detik.com]
0 komentar
Posting Komentar